Diklat PAV 2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappenas dalam melakukan penilaian dan penelaahan proyek yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah peserta yang sebelumnya telah mengikuti Diklat PAV 1. Diklat ini direncanakan akan diselenggarakan sebanyak 6 angkatan pada tahun 2018. Penyelenggaraan Diklat PAV 2 Angkatan 5 berlangsung dari hari...Read More

Diklat Project Appraisal and Valuation Tingkat Lanjut (PAV 2) Angkatan 4 Diklat PAV 2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappenas dalam melakukan penilaian dan penelaahan proyek yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah peserta yang sebelumnya telah mengikuti Diklat PAV 1. Diklat ini direncanakan akan diselenggarakan sebanyak 6 angkatan pada...Read More

Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Namun demikian, BMD pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata...Read More

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penatausahaan keuangan daerah...Read More

Salah satu nilai yang harus ada dalam Prinsip Good Governance oleh Pemerintah Daerah adalah adanya akuntabilitas keuangan daerah yang kredibel, yang dilakukan melalui reformasi pengelolaan keuangan daerah termasuk reformasi di bidang akuntansi pemerintahan. Implikasi pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya dibidang sistem keuangan, adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (budgeting...Read More