Sejak tahun 1980an, LPEM –FEB UI merupakan salah satu pusat pelaksana Kursus Keuangan Daerah (KKD), Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKD Khusus), dan Latihan Keuangan Daerah (LKD) yang saat ini bekerjasama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan. Di samping itu, LPEM FEB UI juga menyelenggarakan diklat singkat untuk bidang keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Dalam bidang pelatihan dan pendidikan Keuangan Negara dan Daerah, terdapat dua sub tema, yaitu Kursus Keuangan Daerah dan Keuangan Publik

Kursus Keuangan Daerah (KKD) – Kementrian Keuangan

Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dari  seluruh jajaran pemerintahan yang memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja/pembiayaan, penatausahaan/akuntansi keuangan daerah yang berbasis anggaran dan sesuai peraturan berlaku, serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peserta KKD dan KKDK adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi persyaratan dan tidak dikenakan pungutan biaya. Para peserta berasal dari berbagai badan atau dinas yang tersebar di berbagai provinsi di tanah air. Berikut pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh LPEM FEB UI:

• KKD Modul Penerimaan Daerah, Belanja Daerah, dan Barang Milik Daerah (6 – 12 hari sesuai modul)
• KKD Khusus Modul Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah (6-12 hari sesuai modul)

Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik yang efektif adalah fungsi mendasar bagi setiap organisasi pemerintah dan sektor publik. Berdasarkan penelitian akademis dan contoh kasus dari para praktisi, para peserta akan belajar bagaimana pemerintah dan organisasi sektor publik merencanakan dan mengelola belanja publik, bagaimana kebijakan pajak dibuat, apa efek dari perpajakan, alternatif sektor publik untuk meningkatkan pendapatan, bagaimana kinerja keuangan dilaporkan ke publik, dan bagaimana keseimbangan fiskal tercapai. Topik pelatihan dalam sub-tema ini meliputi:

• Perencanaan dan Penganggaran (5 hari)
• Analisis APBN (5 hari)
• Anggaran Berbasis Kinerja (5 hari)
• Analisis Standar Biaya (5 hari)
• Bimtek Pendapatan Daerah (5 hari)
• Bimtek Pajak Daerah (5 hari)
• Bimtek Akuntansi Keuangan Daerah (5 hari)
• Bimtek Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah (5 hari)
• Bimtek Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (5 hari)